Garuda Indonesia
 

FAKFAK- Advokad Yunus Basari, SH, menilai penetapan satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Provinsi Papua Barat tahun 2013 sebesar kurang lebih Rp 9,5 Miliar yang diperuntukan bagi pembangunan kampus STIKIP Nuu War belum cukup.

 “Oleh karena itu Kejaksaan Negeri Fakfak diharapkan dapat bekerja keras untuk menetapkan tersangka lain termasuk pihak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam proses pencairan dana tersebut,”tandas Advokad Yunus Basari, SH, yang sudah sering menangani persidangan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor Manokwari.

   Menurut Yunus Basari, SH, dalam penanganan kasus korupsi pasti ada keterlibatan pihak ASN, sehingga penyidik Kejari Fakfak yang menangani dugaan korupsi dana hibah tidak saja menetapkan satu tersangka dari pihak Yayasan Fakfak Peduli Pendidikan Bangsa (YFPPB), tetapi juga dapat menetapkan ASN maupun pihak pelaksana sebagai tersangka.

   “Dalam kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sudah dapat dipastikan keterlibatan pihak ASN, sehingga sudah pasti pejabat ASN sudah harus jadi tersangka,”tegas Yunus Basari kepada Radar Sorong.

   Apalagi dana hibah yang dikucurkan untuk pembangunan kampus STIKIP Nuu War menggunakan dana Pemerintah Provinsi Papua Barat, jadi tidak mungkin hanya Ketua Yayasan FPPB yang harus dikorbankan seorang diri sebagai tersangka. (ric)


Kategori : Lintas Papua

Komentar