Garuda Indonesia
 

MANOKWARI-Kepala Perwakilan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Papua Barat, Buyung Wirama Samudro mengatakan, tugas lembaga yang dipimpinnya ini sebagai sebagai aparat pengawasan internal pemerintah. “Intinya melakukan pengawasan, apa saja yang menjadi tujuan organisasi agar tercapai,”ujar Wiratama kepada wartawan, usai dilantik, Selasa (11/10).

Dia mencontohkan pengawasan dana desa yang saat ini menjadi perhatian. Penggunaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur.

 Dalam pengelolaan dana desa agar tepat sasaran perlu diperhatikan beberapa hal, mulai dari perencanaan program, pengelolaan dana hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. BPKP membantu aplikasi system keuangan desa yang didukung Kementerian Dalam Negeri.

 “Mulai dari perencanan, pencatatan dan pelaporan  yang  jelas. Bila ada pelanggaran maka mudah diketahui dan dapat segera dikembalikan ke relnya,”ujarnya.

Ka BPKP tak menghendaki terjadi penyimpangan penggunaan dana desa karena berbuntut pada proses hukum. Sebagai pejabat baru di Papua Barat, Wiratama belum mengetahui perkembangan pengelolaan dana desa. Namun yang terjadi di beberapa daerah, ada aparat desa/kampung berurusan dengan aparat penegak hukum.

“Tetapi memang dan harus kita akui, di berbagai sudut ternyata sudah mulai ada pelanggaran hukum. Moga-moga ini karena tidak  pahaman aparat desa. BPKP selalu membantu pemerintah daerah untuk melatih perangkat desa agar mengelola anggaran dengan baik,”kata dia.

Selain dana desa, cukup banyak program yang diturunkan di pemerintah kampong, seperti dana Respek dan alokasi dana kampung berasal dari pemerintah kabupaten. Bila dana-dana ini dikelola dengan baik dapat meningkatkan pembangunan desa. “Kan sumbernya dananya banyak, bisa dimanfaatkan secara baik  untuk percepatan pembangunan,”tuturnya.(lm)


Kategori : Manokwari

Komentar