Garuda Indonesia
 

JAKARTA-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo angkat bicara soal tudingan pelanggaran Undang-Undang, terkait pernyataannya membeber informasi pengadaan senjata di depan para purnawirawan. Gatot menilai pernyataannya pada pekan lalu tidak bisa dikategorikan sebagai informasi intelijen. ”Pernyataan saya pada purnawirawan itu bukan informasi intelijen,” kata Gatot di sela-sela seminar Fraksi PKS di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (27/9).

Gatot menyatakan, yang dimaksud informasi intelijen tentu lebih dari persoalan isu senjata. Dia menjelaskan, informasi intelijen harus mengandung siapa, apa yang dilakukan, bilamana dan kapan waktu, dimana dan bagaimana itu dilakukan. Informasi semacam itu hanya bisa dia sampaikan kepada Presiden. ”Jadi apa yang saya sampaikan ke Presiden atau saya dipanggil DPR, diluar itu saya tidak bisa menyampaikan,” ujarnya.

Gatot membantah jika dirinya mendapat teguran dari Presiden atas pernyataannya yang viral itu. Menurut dia, sebagai alat negara, dirinya siap melaporkan informasi apapun kepada Presiden. ”Itu saja, dan jawaban Presiden tidak boleh saya sampaikan dong,” lanjutnya.

Gatot juga mengaku tidak mau memikirkan respon yang muncul, terutama kritikan di media sosial atas pernyataannya. Menurut dia, semua itu adalah persepsi masing-masing pihak dan dirinya menghargai semua pendapat itu.”Ibarat kita nonton sepakbola, penonton dari belakang lihat kita offside, sementara dari samping tidak, masa saya harus marah-marah. Jadi orang punya persepsi saya hargai dan setujui,” tandasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo tidak banyak berkomentar mengenai kegaduhan yang timbul pascasejumlah pernyataan panglima TNI. Dia hanya mengatakan telah memanggil Panglima untuk menjelaskan hal tersebut. ‘’Semalam (panglima) sudah bertemu saya di Halim dan sudah dijelaskan,’’ terang Jokowi di Jakarta Convention Center kemarin. 

Menurut dia, apa yang disampaikan Menkopolhukam Wiranto berkaitan dengan Panglima TNI sudah cukup jelas. Meskipun demikian, Presiden mengelak saat ditanya apa saja yang disampaikan Panglima. ‘’Tidak bisa semua saya sampaikan,’’ lanjut Jokowi.

Sebelumnya, Menkopolhukam Wiranto menyampaikan penjelasan pemerintah atas sejumlah pernyataan Panglima TNI. Khususnya mengenai nobar film G30S dan pengadaan sekitar 5.000 senjata di luar TNI. Wiranto mengoreksi jumlah senjata yang dibeli, juga menyampaikan bahwa presiden menginginkan pembaruan atas film G30S. 

Sementara Polri justru belum bisa bersikap terkait munculnya video yang diduga Brimob berlatih menggunakan RPG. Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menuturkan bahwa saat ini masih dalam pembahasan Baintelkam. ”Senjata baru itu dulu,” papar mantan Wakabaintelkam tersebut ditemui di kantor Divhumas Polri.

Dia juga enggan untuk menjelaskan bagaimana klasifikasi senjata yang boleh ­ Brimob sebagai pasukan pemukul inti di tubuh kepolisian. ”Klasifikasi nanti saja,” terang jenderal berbintang dua tersebut.

Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia Kontras Arif Nur Fikri menuturkan, sangat penting untuk bisa dijelaskan terkait bagaimana  senjata RPG bisa digunakan Brimob. Kedepan diharapkan bisa ada pengaturan yang lebih jelas, senjata untuk pasukan elit Polisi ini seperti apa. ”Lalu, senjata untuk TNI itu spesifikasinya juga seperti apa. Jangan semua bercampur,” tuturnya.

Sebab, secara fungsi Brimob ini mendukung polisi yang menangani masalah keamanan yang berhubungan dengan rakyat. Tentu, rakyat itu tidak pantas dihadapi dengan senjata semacam itu. ”Sesuai proporsinya saja,” ujarnya. (bay/byu/idr)


Kategori : Nasional

Komentar