Garuda Indonesia
 

JAKARTA-Pasca pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, muncul video yang menegaskan pernyataan tersebut. Video yang menyebar melalui whatsapp tersebut menunjukkan sekelompok orang diduga merupakan anggota Brigade Mobil (Brimob) Polri yang sedang berlatih menggunakan senjata antitank Rocket Propelled Granade (RPG) atau granat berpeluncur roket.

Dalam video itu, tampak belasan orang berpakaian coklat kehijau-hijauan sedang fokus melihat salah seorang diantaranya menyanggal RPG. RPG tersebut diarahkan pada sebuah bukti yang jaraknya beberapa ratus meter. Tampak seorang dari mereka seperti mengarah-arahkan.

Tidak berapa lama, roket berhulu ledak itu ditembakkan. Dalam waktu beberapa detik, tampak kepulan asap yang membumbung tinggi di bukti yang berada di ujung lain itu. Setelah itu, tampak mereka berkumpul seperti mendapatkan pengarahan.

Seragam coklat yang dikenakan sejumlah orang itu tampak begitu mirip dengan seragam Brimob. Tampak juga ada semacam logo segitiga terbalik berwarna merah di tas kecil yang terselip di ikat pinggang.

Belum diketahui RPG jenis apa yang digunakan dalam video tersebut. Terdapat beberapa jenis RPG, diantaranya RPG 7V, RPG 7 dan RPG 2. Secara umum RPG merupakan senjata berat khas militer yang biasanya digunakan untuk menyerang kendaraan lapis baja, bunker dan gedung.

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto mengaku belum mengetahuinya. ”Saya cek dulu, mana minta videonya,” ujarnya di Kantor Divhumas komplek Mabes Polri kemarin.  Setelah melihat video tersebut, Setyo mengaku belum yakin apakah yang di dalam video tersebut merupakan Brimob. ”Belum bisa yakin, nanti ya,” ujar jenderal berbintang dua tersebut.

Sementara Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia Kontras Arif Nur Fikri menuturkan, bila benar dalam video tersebut merupakan Brimob, tentu perlu dikembalikan posisi Polri sesuai fungsinya. Dalam undang-undang nomor 2/2002 tentang kepolisian disebutkan bahwa Polri berwenang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. ”Maka, harus bisa dijelaskan, seberapa darurat keamanan itu hingga memerlukan PRG,” paparnya.

Masalahnya, selama ini Polri belum pernah membeberkan hasil evaluasi darurat keamanan seperti yang terjadi di Poso dan Papua. ”Hasil evaluasi itu penting untuk mengetahui kebijakan Polri selanjutnya. Walau, ternyata Santoso saja bisa diatasi hanya dengan senjata api,” tuturnya.

Pun, kalau ternyata kondisinya darurat keamanan. Maka, Presiden bisa untuk mengerahkan TNI untuk membantu Polri. Dengan begitu, ada jalan lain yang bisa digunakan. ”Bukan dengan mempersenjatai dengan senjata tempur,” ujarnya.

Yang juga penting, regulasi nasional dan internal untuk penggunaan senjata berat semacam itu oleh Brimob juga perlu untuk dijelaskan. ”Apa yang mendasari penggunaan senjata yang biasanya digunakan militer itu,” terangnya.

Sebenarnya, yang dikhawatirkan adalah penggunaan senjata berlebihan dalam konteks diskresi yang selama ini didengung-dengunkan Polri. Sebab, Polri memiliki catatan panjang kekerasan bersenjata. ”Ini yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kemhan memastikan senjata RPG yang digunakan oleh institusi manapun di luar militer tidak dibeli melalui Kemhan. ’’Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pengadaan oleh Kemhan hanya untuk militer,’’ terang Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Laksamana Muda TNI Leonardi saat dikonfirmasi kemarin (26/9).

Kalaupun instansi lain hendak membeli senjata standar militer, seperti misalnya Polri atau BIN, maka pengadaannya dilakukan sendiri. Meskipun demikian, tetap harus ada izin dari Menteri Pertahanan. Ketentuan itu sudah diatur dalam Permenhan nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senpi Standar Militer di Luar Lingkungan Kemhan dan TNI.

Dalam Permenhan itu juga dirinci berbagai instansi yang boleh mengadakan senjata standar militer. Yakni, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, dan sembilan kementerian. Masing-masing Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkum HAM, Kemenperin, Kemendag, Kemenhub, KKP, Kementerian BUMN, dan Kementerian LHK.

Ketentuan itu mengikat untuk senjata yang berstandar militer, sehingga institusi lain tidak bisa begitu saja melakukan pengadaan. Bila Menhan tidak menerbitkan izin, tentu pengadaan senjata tersebut tidak bisa dilakukan. Leo menuturkan, dia pernah melaksanakan standardisasi senjata yang dimiliki KPLP, Bea dan Cukai, dan Polairud. ’’Tidak ada senjata pelontar granat seperti RPG-7 dan yang semacam itu,’’ lanjutnya.

Lagipula, selama ini para pemipinan instansi non militer itu sebenarnya sudah paham mana yang boleh dan tidak boleh dimiliki. ’’Tapi, peraturannya harus segera dibuat lagi oleh Menhan dan dirumuskan bersama instansi pengguna senjata lainnya,’’ tambahnya.

Terpisah, peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, beberapa institusi memang tidak terang-terangan membuka informasi penggunaan senjatanya. Khususnya, pada institusi yang terkait keamanan. ’’Bisa karena pembeliannya ilegal, atau karena memang ingin merahasiakan kemampuan yang dimiliki,’’ terangnya.

Menurut dia, yang terpenting adalah adanya koordinasi yang baik antarinstitusi sehingga tidak terjadi salah paham, apalagi sampai timbul kegaduhan. ’’Kalau ternyata memang untuk kepentingan keamanan negara, saya rasa tidak masalah,’’ tambahnya.

Perlu diketahui, Brimob merupakan satuan elit di Polri yang bertugas menjadi pemukul inti. Brimob mengawali pembentukan Polri pada 1945. Karena sejak awal berkontribusi dalam kemerdekaan, maka Brimob sesuai fungsi dan tugasnya tergolong paramiliter atau pasukan yang semimiliter atau mendekati militer.

Korps yang dipimpin Irjen Murad Ismail itu pernah diterjunkan dalam meredam sejumlah pemberontakan diantaranya, pemberontakan PRRI dan Pemberontakan Permesta pada 1958. Korps Baret Biru Tua ini juga terlibat dalam konfrontasi dengan Malaysia pada 1965. Bahkan dalam konfrontasi itu Brimob berhadapan dengan pasukan khusus Inggris Special Air Service (SAS) yang dikenal sebagai pasukan khusus nomor wahid di dunia.  (idr/byu)


Kategori : Nasional

Komentar