Garuda Indonesia
 

AIMAS – Warga pemilik hak ulayat dari 19 marga yang ada di Kabupaten Sorong, menuntut adanya ganti rugi terhadap penggunan lahan jalur pipa minyak oleh PT. Pertamina EP. Tuntutan tersebut dibahas dalam rapat yang dilakukan di Ruang Pola Kantor Bupati Sorong, Selasa (26/7).

  Rapat yang dipimpin Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kabupaten Sorong, Musa Lazarus Malagam, S.Sos, M.Si menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Sorong dalam hal ini hanya sebagai penengah, yang memfasilitasi kedua belah pihak untuk dapat mencari titik temu.“Kami hanya memfasilitasi saja, tidak punya wewenang untuk mengintervensi keduanya,” jelasnya.

  Mewakili Managemen PT. Pertamina, Elvira Wader menyampaikan, kehadirannya dalam rapat tersebut hanya untuk mendengar aspirasi yang disampaikan oleh warga pemilik hak ulayat tersebut, nantinya aspirasi tersebut akan disampaikan kembali kepada pimpinan PT. Pertamina di Jakarta. “Kita akan sampaikan aspirasi dari bapak-bapak yang hadir ke Pertamina Pusat di Jakarta,” ucapnya.

  Sementara itu, mewakili Kepala SKK Migas Perwakilan Papua-Maluku, Otniel Wafom menyatakan, keberadaan pipa migas di Kabupaten Sorong sudah sejak lama. Oleh karena itu, ia mengharapkan musyawarah yang dilakukan tersebut dapat menemukan titik kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak.

  Ia juga menyampaikan, perlu ada bukti-bukti terkait persoalan tersebut, namun dari SKK Migas tetap mendukung setiap keputusan apapun.“Kami dari SKK Migas mendukung keputusan apapun yang dihasilkan, terutama ini persoalan yang terjadi di masa lampau,”ujarnya.(nam)


Kategori : Sorong Raya

Komentar