Garuda Indonesia
 

SORONG-Gubernur provin­si Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan mendukung sepe­nuhnya pemekaran provinsi Papua Barat Daya (PBD) yang beribukota di Sorong, terpisah dari provinsi Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari. “Pemekaran Papua Barat Daya itu menjadi komitmen kita semua. Pada intinya saya selalu bilang bahwa usulan itu datang dari masyarakat. Masyarakat yang punya alasan, masyarakat yang punya hak ulayat,” kata Mandacan yanag ditemui usai melepas ekspor perdana kayu Merbau dari Sorong ke Shanghai, Selasa (15/8).

Aparat pemerintahan yang merupakan pelayan masyarakat, harusnya memperhatikan apa yang menjadi keinginan masyarakatnya, terlebih jika hal tersebut baik. Mandacan berharap masyarakat Sorong Raya bersabar menanti realisasi pemekaran provinsi Papua Barat Daya yang selama ini diperjuangkan. “Saya dukung, karena saya punya pengalaman,” ujarnya.

Dicontohkannya, Kabupaten Manokwari saat masih jadi kabupaten induk, meskipun punya anggaran Rp 5 triliun, namun tetap tidak bisa menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan pelayanan kemasyarakatan lainnya. Lain halnya setelah pemekaran Kabupaten Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan juga Tambrauw, sudah terlihat hasilnya, daerah-daerah hasil pemekaran tersebut sudah maju.

Melalui pemekaran,  kemajuan daerah akan semakin cepat. Contohnya, Teluk Bintuni sudah maju, demikian pula dengan Teluk Wondama dan Manokwari Selatan. Di wilayah Sorong Raya demikian juga, dari Kabupaten Sorong lahir kota Sorong, Raja Ampat,  Tambrauw gabungan dan Sorsel, dan daerah-daerah hasil pemekaran ini berlomba-lomba untuk memajukan daerahnya masing-masing, mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di wilayah barat NKRI ini.

“Ketika masyarakat meminta, Provinsi kan tinggal melanjuti. Sepanjang para Bupati, Walikota, tokoh masyarakat dan berbagai komponen yang ada di Papua Barat Daya ini menginginkan untuk punya Provinsi sendiri, kita Pemerintah Provinsi Papua Barat tinggal dorong saja. Cuma hari ini kan belum. Katanya semua berkas sudah lengkap, hanya kita menunggu kapan pemerintah pusat cabut moratorium pemekaran daerah. Kalau memang sudah dicabut berarti bisa jalan. Semoga secepatnya bisa terealisasikan,” tegasnya.

Menurut Mandacan, Pulau Papua sangat luas. Tanpa pemekaran daerah, akan sulit berkembang, terus akan tertinggal dibanding daerah-daerah lainnya di Indonesia ini. Mandan mengatakan, dua wilayah yang diprioritaskan untuk dimekarkan yakni Kalimantan dan Papua karena wilayahnya yang sangat luas, dan pemekaran provinsi Papua Barat Daya merupakan prioritas pertama pemerintah.  “Kita juga berkonsentrasi membangun sumber daya masyarakat. Bila terjadi pemekaran di Papua, maka dana yang diberikan oleh pemerintah pusat harus benar-benar digunakan untuk membangun, sehingga bukti hasil pemekaran provinsi baru ada dan nyata,” pungkasnya.

Salah seorang warga Kota Sorong, Niki Wamma,S.IP menyatakan sangat bangga dengan sikap Gubernur Papua Barat yang mendukung sepenuhnya pemekaran provinsi Papua Barat Daya. Namun demikian, ia mengingikan jika betul pemekaran provinsi terwujud, maka tentunya berbagai aspek pembangunan dan sosial kemasyarakatan harus diperhatikan. “Keuntungan kita itu nanti semuanya lebih terfokus, dana dikelola dan disalurkan, kemudian siapa-siapa saja nanti yang akan mengelolanya. Saya rasa untuk yang satu ini perlu waktu yang panjang, karena suatu daerah itu akan baik jika memiliki pimpinan yang baik juga,” ujarnya. (zia)


Kategori : Berita Utama

Komentar