Garuda Indonesia
 

SORONG-Puluhan warga Papua dari merupakan ga­bungan dari berbagai organisasi diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa UMS, Solidaritas Bhineka Tunggal Ika, Parlemen Jalanan, Bengkel Budaya, Aktivis HAM dan Demokrasi di Papua, dan lain­nya, menggelar aksi demo menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka di depan Toko Thio Kota Sorong, Jumat (11/8).

Mereka menuntut segera tarik militer non organik dari tanah Papua, usut tuntas kasus pelanggaran HAM di Deiyai dan Tanah Papua, Pemerintah Pusat dan Papua segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta membentuk Pengadilan HAM di Tanah Papua, Komisi HAM PBB segera membentuk tim pencari fakta Ke Papua, hentikan pembangunan Kodam di Tanah Papua, serta realisasi pasar untuk mama-mama Papua di seluruh tanah Papua.

“Aksi hari ini pelanggaran HAM yang dilakukan TNI/Polri di Deiyai Provinsi Papua, UUD telah menjamin tetapi TNI/Polri telah membunuh jadi kami minta dengan tegas negara ini harus bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut,” kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong, Simon Soren, Jumat, (11/8) di depan Toko Thio.

Penyampaian pendapat di muka umum ini diawasi sekitar 30 personel Polres Sorong Kota selama kegiatan berlangsung beberapa jam lamanya. Aksi berlangsung damai, massa meneriakkan tuntutan keadilan sambil membawa pemflet berisikan tuntutan seperti membentuk pengadilan HAM di tanah Papua.

“Seluruh pelanggaran HAM yang terjadi selain Deiyai, harus diselesaikan secara baik dan benar sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Menkopolhukam. Kalau tidak kami ke peradilan HAM PPB untuk segera turun ke Papua melakukan intevensi terhadap orang Papua yang telah dibunuh agar segera di cek secara langsung untuk datanya dibawa ke komisi HAM PBB,” tegas Simon.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara hukum,  karena itu harus segera membentuk Pengadilan HAM di tanah Papua. Aksi ini juga diselingi pembagian payung sebagai symbol untuk melindungi segenap rakyat Papua. “Kami membagikan payung ini sebagai symbol bagaimana memayungi, melindungi segenap perempuan Papua yang melahirkan anak, tapi setelah besar anak ditembak dan dibunuh,” jelasnya.

Salah seorang peserta aksi, mama Merry Sesa saat tampil berorasi, tak kuasa menahan linangan air matanya. ““Kami hidup di tanah sendiri tapi merasa miskin,  apa salah kami, kenapa kami lahir untuk disiksa dan untuk dibunuh. Kami merasa terasing di tanah kami sendiri, dimana keadilan, tolong jelaskan,” katanya.

Sementara Wakapolres Sorong Kota, Kompol Chandra Ismawanto yang turun langsung memantau jalannya demo damai ini, mengatakan bahwa orasi massa ini harus diawasi karena tidak mendapatkan ijin resmi, namun karena ingin menyampaikan aspirasi sehingga orasi pun dilakukan hanya berselang beberapa jam saja.

“Surat tanda pemberitahuan sudah diberikan kepada kami tapi karena kami melihat ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi, jadi kami keluarkan surat penolakan. Namun demikian, menyampaikan aspirasi merupakan hak asasi manusia, jadi kami mengijinkan dengan syarat hanya sampai jam 10 saja dan diawasi kami dan semua terkendali, aman,” kata Wakapolres. (zia)


Kategori : Berita Utama

Komentar