Garuda Indonesia
 

SORONG-Persoalan minyak dan gas di Provinsi Papua Barat menjadi pembahasan utama Komisi VII DPR RI dalam rapat bersama Wakil Gubernur Papua Barat, jajaran pemerintah dae­rah Kabupaten Sorong dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) Migas yang berlangsung di ruang  pertemuan kantor Bappeda Kabupaten Sorong, Jumat (11/8).

Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Mu­hammad Lakotani,SH,MSi meng­harapkan, kehadiran Komisi VII DPR RI di Papua Barat dapat menyaksikan secara langsung kondisi yang terjadi di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Sorong, agar dapat menyam­paikan kepada instansi pemerintah yang menjadi mitra kerjanya berkaitan dengan permasalahan yang ada di provinsi Papua Barat ini. ”Meski pertemuan ini singkat, tetapi saya harap bisa memberi dampak yang besar untuk daerah kita,” harapnya.

Wagub menyampaikan, kontribusi dari perusahaan di Papua Barat belum sepenuhnya memperhatikan masyarakat setempat. Selain itu, lokasi SPBU di Provinsi Papua Barat hanya ada beberapa yang beroperasi, dan harga gas dan minyak yang tidak sesuai dengan program BBM satu harga. Dengan hadirnya anggota DPR RI ke Provinsi Papua Barat, diharapkan semua permasalahan tersebut mendapatkan solusi.

Ketua Komisi VII DPR RI, Ir H. Mulyadi menyampaikan, masalah yang dihadapi cukup banyak, dan diharapkan kedepannya BBM bisa didisribusikan ke masyarakat dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. DPR-RI juga mengingatkan pemerintah melalui Pertamina untuk menerapkan kebijakan satu harga BBM di Papua Barat ini. ”Jika ada kendala, maka harus ditindaklanjuti sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.

Dia mengharapkan pemerintah pusat diharapkan cepat tanggap atas masalah yang ada di Papua Barat. Direncanakan, hari ini (12/8) akan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait permasalahan di provinsi Papua Barat ini, salah satunya aspirasi pemerintah provinsi Papua Barat terkait hak daerah 10 persen dari ekaplorasi produksi yang sudah dilakukan oleh K3S. “Kedatangan kami untuk menyelesaikan masalah yang belum dapat diselesaikan oleh mitra kerja kami dan pemerintah,” ucapnya.

GM Marketing Operation Mor 8 Pertamina, Made Adi Putra menanggapi keluhan terkait minyak dan gas di Papua Barat yang disampaikan dalam pertemuan ini. Mor 8 saat ini membawahi 4 provinsi, Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat, sedangkan untuk program BBM satu harga, menurutnya, di wilayah Papua Barat terdapat 5 lokasi SPBU untuk masuk BBM satu harga.

Menurutnya, Pertamina kini memiliki program Rencana Pengembangan Jaringan (RPJ) sehingga tidak hanya 5 lokasi SPBU tersebut yang akan menerapkan program BBM satu harga, tapi akan lebih banyak lagi. “Tapi kita lakukan kajian terlebih dahulu,” kata Made.

Made mengatakan, harga yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah itu terjadi di tingkat pengecer, dan dalam hal ini Pertamina sudah tidak dapat menyentuh pengecer. Sementara di SPBU wajib menerapkan harga sesuai ketentuan pemerintah yakni premium Rp. 6.450 dan solar Rp 5.150. Dalam penerapan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat, Pertamina menanggung biaya transport. “Karena Pertamina ditugaskan, jadi tetap lanjut karena itu tugas kami,” ucapnya. (nam)


Kategori : Berita Utama

Komentar