Garuda Indonesia
 

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Sri Anifah Aman di Gedung Pancasila kemarin (11/8). Pada pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu, Retno menyampaikan beberapa hal. Salah satunya mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

”Kerja sama di bidang tenaga kerja ini meliputi penempatan dan perlidungan TKI yang memang jadi prioritas pemerintah Indonesia,” tutur Retno pada sesi press statement kemarin.

Retno juga meminta Malaysia untuk segera menyelesaikan MoU terkait rekrutmen pekerja domestik. MoU mengenai TKI yang disepakati Indonesia dan Malaysia sudah kadaluarsa sejak Mei tahun lalu. Pihak Indonesia sudah mengajukan draf untuk dibahas oleh pihak Malaysia. Namun, hingga kini belum ada kelanjutannya. ”Kami minta MoU bisa segera diselesaikan,” ucap Retno.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sebelumnya sudah pernah menyepakati kerja sama untuk penempatan TKI di Malaysia melalui sistem satu kanal (one channel policy). Melalui kanal tersebut, kedua negara diharapkan bisa saling tukar informasi bursa kerja, data lowongan pekerjaan, hingga profil calon TKI yang akan bekerja di Malaysia. Namun, sistem baru itu belum masuk do MoU. Dengan pembahasan MoU baru ini, harapannya sistem tersebut sudah bisa masuk dan diaplikasikan.

Selain meminta penyelesaian MoU terkait TKI, Retno juga meminta Malaysia untuk menjamin hak kekonsuleran Siti Aisyah yang tengah menjalani persidangan untuk kasus dugaan pembunuhan Kim Jong-nam, abang tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

”Bu Retno memohon pada saya untuk menjamin akses konsuler bagi warga Indonesia yang sekarang menghadapi masalah hukum melalui masalah yang sedang kita hadapi dengan pihak Korea Utara,” kata Anifah. 

Selain membahas persoalan perlindungan WNI, kedua menlu juga membicarakan isu lainnya. Yang utama adalah isu ekonomi. Seperti peningkatan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi serta kelapa sawit. Retno menjelaskan, di bidang investasi, Malaysia merupakan investor terbesar bagi Indonesia.

”Nilainya mencapai USD 1,1 miliar di 2016. Nilai perdagangan dan investasi Indonesia dan Malaysia totalnya mencapai USD 15 miliar di 2016,” ungkap Retno.

Pada kesempatan itu juga, kedua menlu sepakat untuk bekerja sama di bidang kelapa sawit. Retno menilai bahwa kerja sama tersebut sangat strategis mengingat Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara produsen sawit terbesar di dunia.

”Kolaborasi ini sangat penting dan strategis karena bisa meningkatkan produksi dan kualitas sawit. Dengan kerja sama ini juga kita bisa menghadapi kampanye hitam soal sawit,” terangnya.

Sementara itu, usai pertemuan di Gedung Pancasila, kedua menlu menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Senada dengan pertemuan sebelumnya, dalam pertemuan selama setengah jam itu Presiden juga meminta perhatian terkait perlindungan WNI.

Retno menuturkan, pemerintah Malaysia memiliki program rehiring atau mempekerjakan kembali para pekerja yang tidak berdokumen. Program itu semacam pemutihan bagi para pekerja tak berdokumen yang ingin mengubah statusnya menjadi legal. ’’Yang kita sampaikan ke Malaysia, program rehiring itu harganya masih terlalu tinggi,’’ terangnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin.

Bila harga terlalu tinggi, maka buruh migran cenderung tdiak mau menggunakan fasilitas itu. Alhasil, upaya pemerintah Indonesia menyelesaikan persoalan pekerja tak berdokumen menjadi terhambat. ’’Menteri luar negeri Malaysia berjanji untuk menyampaikan ke Deputi PM (Malaysia) yang menangani masalah ini,’’ lanjutnya. Harapannya, harga untuk program pemutihan itu bisa turun sehingga terjangkau oleh para pekerja.

Di luar itu, Presiden juga mengingatkan penyelesaian negosiasi tapal batas kedua negara. Saat ini saja, di Kalimantan masih ada sembilan titik yang menjadi masalah. Bila negosiasi tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan ke depan ada potensi insiden-insiden yang muncul terkait perbatasan. (and/byu)


Kategori : Nasional

Komentar