Garuda Indonesia
 

JAYAPURA-Sekelompok masyarakat yang berasal dari Kampung Waibron, Kabupaten Jayapura memalang Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua yang berada di Dok IV, Jayapura, Senin (7/8), siang. Puluhan masyarakat ini menuntut pembayaran ganti rugi tanah yang akan dibangun sebagai jalan kontainer/peti kemas dari Nimbokrang-Waibron hingga Depapre yang berada di Kabupaten Jayapura. Dimana sampai saat ini, kesepakatan ganti rugi sebesar Rp 10 miliar belum dibayarkan hingga kini. Masyarakat yang nampak kesal ini melakukan pemalangan tepat di pintu masuk kantor dengan menggunakan papan kayu, tripleks dan sejumlah pot bunga. Beberapa dari mereka juga berdiri di depan pintu menghadang setiap orang yang hendak masuk ke kantor.

Koordinator warga, Pilep Bano mengungkapkan bahwa aksi pemalangan ini terpaksa dilakukan karena kecewa dengan pihak Dinas PU Provinsi Papua yang tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah. "Rencananya hari ini kita pertemuan, tetapi pertemuan tidak jadi dan kami diarahkan ke Polda terus balik lagi ke sini, ternyata Kabid dan Kadis PU tidak ada. Ini sama saja tidak menghargai kami. Padahal semua hadir baik kepala suku, ondoafi semua hadir," ungkap Pilep.

Dikatakan, sebelumnya Pemprov Papua dalam hal ini Dinas PU telah menyepakati dan menyiapkan dana untuk pembayaran ganti rugi tanah milik 5 suku sebesar Rp 10 miliar. Namun sampai saat ini belum direalisasikan dengan alasan terkendala di Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menilai kesepakatan ini masuk dalam dokumen lama. Sementara PPTK bekerja mengacu pada dokumen baru. "PPTK yang menilai ini masih dalam dokumen lama sehingga dia tidak mau bergerak. Tuntutan kami dokumen lama digugurkan, lalu dokumen baru digunakan untuk pembayaran," katanya.  "Pemerintah sudah siapakan dana tetapi kenapa belum dibayar sampai saat ini. Sekarang para pemilik hak ulayat sudah datang, tapi mereka tidak ada, ini tidak menghargai kami," sambungnya dengan nada kecewa.

Sampai saat ini warga masih tetap bertahan. Dalam kasi pemalangan tersebut sempat terjadi adu mulut antar warga dengan Satuan Pamong Praja yang datang dan hendak membuka palang kantor. "Kita akan tunggu sampai Kabid atau Kepala Dinas datang. Kita akan di halaman ini, sebelum Kepala Dinas masuk kantor, dia harus Berembuk dengan kami disini dulu. Nanti setelah itu  ada beberapa perwakilan yang akan ikut bersama kepala dinas ke ruangannya. Kepala dinas juga harus kasih makan masyarakat yang datang karena itu adat. Apalagi kami datang disini sudah sejak pagi,"tandasnya. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas PU PR Provinsi Papua, Djuli Mambaya,ST belum memberikan tanggapan. (yan/nat)


Kategori : Lintas Papua

Komentar