Garuda Indonesia
 

MANOKWARI-Sejumlah warga dari Sorong yang mengatasnamakan diri Masyarakat Kabupaten Sorong Peduli Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di markas Polda Papua Barat,Senin (24/7) siang. Mereka menuntut pemberantasan kasus narkoba dan korupsi yang terjadi di Sorong.

    Massa diterima langsung Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Drs Martuani Sormin,Wakapolda Kombes Pol Drs Pietrus Waine dan para jabat  utama. Pada kesempatan ini,koordinator massa mengalungkan kain timur ke Kapolda.

    Pendemo membawa sejumlah spanduk dan pamflet yang intinya mendukung jajaran Polda Papua Barat untuk memberantas korupsi dan narkoba.’’Masyarakat Kabupaten Sorong Peduli Keadilan Saatnya Berantas Narkoba dan Korupsi. Stop Narkoba dan Korupsi,Selamatkan Anak Bangsa,’’ bunyi salah satu spanduk.

    Massa menyerahkan pernyataan kepada Polda berisikan 3 butir, di antaranya berbunyi, meminta Kapolda Papua Barat secepatnya mengungkap kasus korupsi yang selama ini tidak diproses oleh Polres Sorong seperti laporan tentang dana hibah tahun 2015 dan ganti rugi tanah dan tanaman.

    ‘’Kami masyarakat Kabupaten Sorong meminta kepada Kapolda Papua Barat segera memproses manipulasi surat keterangan pengganti e-KTP,’’ salah satu butir penyataan sikap ditandatangani 5 tokoh masyarakat dan LSM.

    Massa berunjuk rasa dengan tertib. Kapolda mendatangi mereka dan bersalaman. Aspirasi disampaikan pula kepada Dir Reskoba Polda Papua Barat.

    Ditemui wartawan usai menemui pedemo, Kapolda mengatakan unjuk rasa atau menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan hak warga negara. Namun dalam melaksanakan hak harus mematuhi aturan,seperti menyampaikan ke polisi bahwa akan ada demo.

    ‘’Hanya ada lima  hal yang tidak bisa dilakukan saat demo, pertama mengganggu ketertiban umum, mengancam keselamatan NKRI, menyangkut Sara, ujaran kebencian dan kelompok radikalisme,itu kita bubarkan,’’ imbuhnya.

    Kapolda menyatakan tuntutan pedemo, tak hanya mengandalkan ‘’katanya’’. Namun harus disertai bukti-bukti kuat tentang dugaan keterlibatan seseorang dalam kasus  korupsi atau narkoba. ‘’Nanti akan kita lihat kalau memang sudah ada laporan,’’ ujar Kapolda.(lm)


Kategori : Manokwari

Komentar