KAIMANA- Pulangnya 4 anak asal Kaimana dari Jerman, bukan atas kehendak pemerintah daerah, tetapi atas permintaan sendiri. Keempat mereka bersepakat untuk meminta pemerintah daerah untuk mencari pendidikan di Indonesia dan memulangkan mereka karena mereka tidak mampu lagi bersekolah di Jerman. Hal itu ditegaskan Bupati Kaimana, Drs. Matias Mairuma, pada saat konferensi pers yang berlangsung kemarin di Ruang Rapat Bupati Kaimana. Konferensi pers tersebut bertujuan untuk memberikan klarifikasi atas informasi keliru yang saat ini tengah dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab di Kaimana.

 

“Jadi tidak pernah pemerintah daerah mengirimkan anak-anak asli Kaimana ke luar negeri lalu memulangkan mereka. Karena tujuan kuliahkan anak-anak di Jerman merupakan harapan saya, supaya anak-anak Kaimana ini pun besok-besok bisa bersaing dengan anak-anak lain di Papua. Kaimana ini tidak ada orang hebat, sama seperti daerah lainnya. Kita tidak punya orang di Provinsi bahkan di Negara ini, kita tidak punya orang. Karena itulah, harapan saya ingin menyekolahkan anak-anak Kaimana ini agar kita juga bisa mengangkat muka kalau berbicara di provinsi dan di Negara ini. Kenapa yang lainnya bisa, kita tidak bisa?” tegas Bupati Mairuma.

 

Dalam pernyataannya, Bupati juga mengakui, sebelum memulangkan keempat anak ke Indonesia, pemerintah daerah pun melakukan pertemuan dengan dengan para orangtua wali dari keempat anak ini. “Karena sebelum berangkat ke Yohanes Surya dan selanjutnya ke Jerman, pemerintah daerah juga meminta surat pernyataan dari masing-masing anak. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, tetapi untuk persoalan sekolah di Jerman ini ada kebijakan dan operasional. Kalau kebijakan salah, silakan tuntut saya, tetapi kalau operasional salah kita usut bersama siapa yang salah dalam hal ini, sehingga menjadi jelas bagi seluruh masyarakat Kaimana,” ujar Orang Nomor Satu di Kaimana ini lagi.

 

Bupati juga menambahkan, setelah mendengar rencana pemulangan tersebut, akhirnya dibuatlah pertemuan di Kaimana dan selanjutnya pertemuan di Jakarta dengan pihak yang mengurus mereka di Jerman. 

 

“Pihak yang berhak merekomendasikan anak-anak sekolah di Jerman ini sudah lepas tangan. Akhirnya, keempat anak ini pulang, karena ini Jerman bukan di Indonesia yang bisa dilakukan kolusi dan lain sebagainya. Memang ini merupakan program primadona saya, kalau buat jalan, semua Bupati bisa lakukan, tetapi karena 4 anak ini harus dipulangkan, maka saya menyerahkan kepada Tuhan saja, mungkin ini ujian buat kami pemerintah daerah. Tetapi kemarin saya baru terhibur dengan diterimanya ketiga anak kita yang saat ini masih di Jerman di Student Collage. Ini sebuah mujizat yang Tuhan beri buat kami pemerintah daerah, yang bekerja dengan niat yang tulus untuk membangun negeri ini, tetapi ada pihak-pihak lain yang menilainya dengan persepsi mereka sendiri,” ujar Bupati Mairuma panjang lebar.

 

Untuk itu, dia pun mengatakan, silakan jika ada pihak yang karena persoalan tersebut dan ingin memalang Kantor Bupati Kaimana, silakan saja, kalau memang gedung ini yang salah. “Kalau memang kebijakan sekolah ke Jerman ini salah, saya siap mempertanggungjawabkan itu. Dan jika ini karena operasionalnya yang salah, silakan Polres mulai menyidik pemerintah daerah. Saya sangat siap kalau memang disidik oleh polisi karena kebijakan ini,” tegasnya.

 

Dalam pernyatannya, Bupati Mairuma dengan tegas mengatakan, soal dana Rp. 22 miliar yang dipergunakan untuk kepentingan program ini, sebaiknya polisi segera sidik pemerintah daerah. “Kalau memang sampai sekarang polisi belum panggil sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pendemo beberapa waktu lalu, sebaiknya sekarang kita bawa diri ke Polisi agar mereka bisa mulai menyidik kita. Supaya barang ini selesai, siapa yang salah dalam hal ini. Jangan ada pihak-pihak yang dengan sengaja mau menahan persoalan ini sehingga terus mengganggu dan merongrong pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat di daerah ini,” ujar Bupati lagi.

 

Bupati Mairuma juga menegaskan, jika dalam penyelidikan yang nantinya dilakukan oleh pihak kepolisian, kebijakan tidak salah, begitu pula operasionalnya pun tidak salah, maka sebaiknya polisi segera menghukum orang yang sudah melakukan pembohong publik ini. “Kita ini negara hukum, bukan negara yang ada di hutan belantara sana. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar jangan asal bunyi tetapi harus dilandasi dengan bukti-bukti yang benar. Karena jika ini terus dibiarkan maka akan tetap ada konflik-konflik horisontal terbuka di sana,” tegas Bupati Mairuma lagi.(nic)

 


Kategori : Kaimana

Komentar