JAKARTA - Pemerintah pusat tidak memungkiri, banyak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi tim sukses pemenangan pasangan calon tertentu di pemilukada  di sejumlah daerah.  Mendagri Gamawan Fauzi berharap, pejabat pembina kepegawaian di daerah, juga inspektorat pengawasan daerah (irwasda), menindak PNS yang tidak netral itu.
 Gamawan mengatakan, putusan MK bisa dijadikan acuan untuk menjatuhkan sanksi kepada PNS yang tidak bisa menjaga netralitas birokrasi.
 "Ya mestinya pengawas pegawai di daerah yang mengambil tindakan untuk itu. Seperti inspektorat," ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Jumat (13/5).
 Mantan gubernur Sumbar itu sendiri mengaku gemas ingin cepat menindak PNS yang tidak netral itu. Hanya saja, di era otonomi daerah seperti sekarang ini, kewenangan pembinaan PNS ada di tangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah.
 Sialnya, jika pengerahan PNS saat pemilukada itu justru dilakukan oleh calon yang akhirnya menang, maka sulit diharapkan mau menjatuhkan sanksi kepada PNS yang mendukungnya itu.  "Ya memang agak susah. Mestinya yang mengambil tindakan itu gubernur, nah kalau yang menggunakan (pengerahan PNS, red) gubernur itu bagaimana?" ujarnya.
 Gamawan lantas berandai-andai. Jika misalnya putusan MK yang menyebutkan adanya ketidaknetralan PNS diikuti dengan perintah agar mendagri mengambil tindakan, Gamawan mengaku siap menjatuhkan sanksi kepada PNS bersangkutan.  "Karena dalam putusannya MK tidak menugaskan kita dan putusan itu tidak menyebutkan supaya mendagri mengambil tindakan," ujarnya.
 Namun, Gamawan paham bahwa MK memang tidak punya kewenangan mengeluarkan perintah seperti itu di dalam amar putusannya.  Yang bisa dilakukan selama ini, pihaknya selalu mengingatkan agar para PNS tetap bersikap netral, tidak terseret arus perpolitikan seperti menjadi tim sukses calon tertentu. (sam/jpnn)