Kamis, 24 April 2014
International - Friendly March 5 - Japan 4 - 2 New Zealand - India 2 - 2 Bangladesh - Malawi 1 - 4 Zimbabwe - Burundi 1 - 1 Rwanda - Georgia 2 - 0 Liechtenstein - Iran 1 - 2 Guinea - Kosovo 0 - 0 Haiti - Russia 2 - 0 Armenia - Zambia 2 - 1 Uganda • - Azerbaijan 1 - 0 Philippines - Lithuania 1 - 1 Kazakhstan - Bulgaria 2 - 1 Belarus - Burkina Faso 1 - 1 Comoros - Mozambique 1 - 1 Angola - Albania 2 - 0 Malta - Algeria 2 - 0 Slovenia - Greece 0 - 2 South Korea - Hungary 1 - 2 Finland - Mauritania 1 - 1 Niger - Montenegro 1 - 0 Ghana - South Africa 0 - 5 Brazil - Czech Republic 2 - 2 Norway - Israel 1 - 3 Slovakia - Bosnia-Herzegovina 0 - 2 Egypt - Andorra 0 - 3 Moldova - Botswana 3 - 0 South Sudan - Colombia 1 - 1 Tunisia - Cyprus 0 - 0 N.Ireland - FYR Macedonia 2 - 1 Latvia - Senegal 1 - 1 Mali - Luxembourg 0 - 0 Cape Verde - Namibia 1 - 1 Tanzania - Turkey 2 - 1 Sweden - Morocco 1 - 1 Gabon - Romania 0 - 0 Argentina - Ukraine 2 - 0 USA - Gibraltar 0 - 2 Estonia - Austria 1 - 1 Uruguay - Switzerland 2 - 2 Croatia - Belgium 2 - 2 Ivory Coast - Germany 1 - 0 Chile - Ireland 1 - 2 Serbia - Poland 0 - 1 Scotland - Wales 3 - 1 Iceland - Australia 3 - 4 Ecuador - England 1 - 0 Denmark - France 2 - 0 Netherlands - Portugal 5 - 1 Cameroon - Spain 1 - 0 Italy - Saint Lucia 0 - 5 Jamaica • Asia - Asian Cup Qualification *Group A - Oman 3 - 1 Singapore - Jordan 2 - 1 Syria * Group B March 5 - Thailand 2 - 5 Lebanon * Group C March 5 - Iraq 3 - 1 China - Saudi Arabia 1 - 0 Indonesia * Group D March 5 - Yemen 1 - 2 Malaysia - Qatar 0 - 0 Bahrain *Group E March 5 - Uzbekistan 1 - 1 UAE - Vietnam 3 - 1 Hong Kong
 
   
Selasa, 07 Mei 2013 , 06:44:00

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Keduanya bertemu pada pukul 14.00 WIB di ruangan kerja Priyo. Keduanya akan membicarakan beberapa hal terkait permasalahan terkini di Papua. “Saya mengundang gubernur Papua untuk melakukan pertemuan. Dia datang didampingi staf khusus presiden,” ujar Priyo di DPR, Jakarta, Senin (6/5).
Politikus Partai Golkar itu menyatakan dalam pertemuan de­ngan gubernur Papua akan membicarakan banyak hal terkait Papua. Salah satu hal yang ingin dibicarakan mengenai kasus pembentukan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris. Priyo mengaku ingin mengetahui bagaimana pandangan gubernur terkait persoalan tersebut. “Saya ingin tahu reaksi pak gubernur Papua,” ucapnya.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan dibukanya kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris bukan merupakan kewenangannya. “Soal kantor OPM di Oxford itu bukan kewenangan saya, itu kewenangan menteri luar negeri,” ujar Lukas di DPR, Jakarta, Senin (6/5). Lukas menyatakan, adanya sumbatan-sumbatan politik, psikologis dan sosiologis membuat Rakyat Papua tidak bisa mencapai kesejahteraan. Ia menyakini bila tidak ada gerakan separatisme maka rakyat Papua sudah sejahtera. Mensejahterakan rakyat Papua menurut Lukas, yang menjadi tugasnya saat ini. “Saya kan ditugaskan oleh negara untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Papua,” kata dia.
Di sisi lain pria kelahiran Kembu, Tolikara, Papua tersebut menjelaskan, harus ada kewenangan lebih luas kepada pemerintah provinsi Papua, khususnya untuk mengatur diri sendiri. Dia pun mengapresiasi adanya Undang-undang Otonomi Khusus. Menurutnya, UU tersebut sudah bagus akan tetapi implementasinya tidak jalan. “Kita berharap bobot harus diberikan kepada pemerintah provinsi sehingga dengan kewenangan yang lebih luas itu bisa mengatur rakyat, mensejahterakan rakyat di Papua,” pungkasnya.
Sementara itu, Badan Intelijen Nasional (BIN) tidak mengkhawatirkan pembangunan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di London, Inggris. Menurut Kepala BIN Marciano Norman, kantor itu hanya dibentuk oleh kelompok kecil dan tidak mempengaruhi situasi di Papua saat ini. “Saya rasa tidak mengancam. Suasana di Papua tidak terpengaruh pernyataan-pernyataan ini. Selama ini kalau diikuti perkembangan di facebook, twitter, mereka selalu menyuarakan ini. Suara-suara kelompok OPM di luar negeri ini,” ujar Marciano di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5).
Kantor itu dibangun oleh Benny Wenda, Kepala Perwakilan OPM di Inggris. Menurut Marciano, pem­bentukan kantor itu hanya bagian dari perjuangan politik Benny semata. Itu dilakukan untuk mendapat pengakuan dari negara lain. Ia menduga kelompok politik ini juga berkaitan dengan kelompok bersenjata di Papua. “Pasti. Kan ada kelompok bersenjatanya dan ada kelompok politiknya,” Marciano. Meski begitu ia yakin pergerakan Benny dan rekannya di luar negeri tidak mempengaruhi kondisi dalam negeri saat ini. Pemerintah, kata dia, sudah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan negara akibat pergerakan itu.
Sementara itu Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifudin berpendapat jika benar  kantor perwakilan Papua Merdeka dibuka di Oxford, Inggris, hal itu akan menjadi pukulan keras bagi negara dan bangsa Indonesia. Karena itu pemerintah khususnya, Kementerian Luar Negeri harus secepatnya memberikan klarifikasi atas kebenaran hal itu. “Ini persoalan yang amat serius bagi kedaulatan negara,” ujar Lukman di Jakarta, Sabtu (4/5).
Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata Lukman, harus secepatnya menyikapi dan bersikap tegas atas ancaman serius terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Eksistensi dan kedaulatan NKRI tak boleh dilecehkan oleh bangsa dan ne­gara lain, siapapun dan apapun juga bangsa dan negara itu,” ucap wakil ketua umum Partai Persatuan Pembangunan tersebut.
Seperti diberitakan, kantor perwakilan Papua Merdeka secara resmi dibuka di Oxford, Inggris pada tanggal 28 April lalu.”Kami sangat senang untuk mengumumkan markas baru kami di Oxford, UK kini resmi dibuka,” ujar Koordinator Free West Papua Campaign, Benny Wenda seperti dikutip dari laman freewestpapua.org
Pemerintah Didesak Berikan Solusi Politik Untuk Papua
Anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo menerangkan, Indonesia harus memiliki keyakinan menyelenggarakan dialog untuk menyelesaikan masalah konflik politik Papua tanpa harus ada keterlibatan asing. Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi mengenai pembukaan kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris. Menurut dia, kementerian luar negeri harus lebih serius dan pro aktif menangani persoalan tersebut. “Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah sukses memfasilitasi dialog perdamaian di Mindanau (Filipina), Thailand Selatan termasuk di Myanmar sehingga untuk Papua bukan hal yang sulit,” ujar Tjahjo saat dihubungi, Senin (6/5).
Namun demikian Tjahjo mengungkapkan memang terdapat tantangan untuk mewujudkan dialog atau komunikasi konstruktif bagi terwujudnya Papua damai dan sejahtera. Tantangan tersebut sambung Tjahjo, karena masih adanya faktor kekerasan di masyarakat Papua yang tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab dan bermain di belakangnya. Untuk itu, ia meminta pemerintah Indonesia harus bisa membuktikan solusi politik atas Papua. “Sehingga bisa secara demokratis, matang dan cerdas untuk membungkam manuver-manuver yang ada di dalam negeri dan komponen asing terselubung yang mengarah kepada melepas Papua dari NKRI,” pungkasnya. (gil/flo/jpnn)
 
    JPNN.COM | OPM Dirikan Kantor di Inggris, Gubernur Papua Temui DPR
  • Print
  • Email
  • RSS
  • Track Back
  • Facebook
  • Digg
  • Twitter
  • LintasBerita
 
Komentar Anda mengenai berita "OPM Dirikan Kantor di Inggris, Gubernur Papua Temui DPR"
 
  + Other News / Category     
 
Artikel Dahlan Iskan
Main-Main Nasib Ahli yang Mahal
SAYA merasa bersalah. Salah besar. Terutama kepada anak muda yang hebat ini: Ricky Elson. Dia su ...
Other